VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF: Novel Baswedan Bongkar Dugaan Manipulasi Batubara

TRIBUNNEWS.OM, JAKARTA –

Nama Novel Baswedan bukanlah asing dalam kancah pemberantasan korupsi di Indonesia.

Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Optimalisasi Penerimaan Negara ini, kembali tampil ke publik.

Dalam wawancara eksklusif bersama Tribun Network, Novel memaparkan secara gamblang kiprah Satgasus, tantangan yang dihadapi, dan harapannya untuk masa depan penerimaan negara Indonesia.

Berbeda dengan tugas penindakan di KPK, Satgasus ini bekerja secara pre-emptive—mencegah kebocoran penerimaan negara sebelum terjadi.

Hal itu disampaikan Novel saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dalam program Ngobrol Bareng Cak Febby (Ngocak Febby), yang berlangsung di Studio Tribunnews, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam hal ini, eks penyidik KPK, Novel Baswedan ditunjuk untuk menjadi Wakil Kepala Satgasus.

Sementara itu, Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara akan dikomandoi oleh Herry Muryanto selaku Kepala.

"Kalau penerimaan negara, kita fokusnya kepada bagaimana mendorong agar penerimaan negara itu yang bisa jadi tidak optimal gara-gara tata kelolanya bermasalah, atau ada kebocoran, atau ada hal yang nggak dioptimalkan dalam upaya mendapatkan penerimaan negara, ini bisa dikerjasamakan untuk didorong agar bisa menjadi lebih meningkat," ungkapnya.

Ada Kementerian yang Tolak Diajak Kerja Sama

Novel Baswedan menyebut terkadang pihaknya mendapat kendala ketika hendak melakukan pendekatan untuk kerja sama agar tata kelola penerimaan negara bisa optimal.

Hal ini diungkapkan Novel ketika menyebut Satgasus yang dia pimpin bersama Herry Muryanto selaku Kepala harus bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lantaran tak mempunyai kewenangan apapun.

Novel menyebut kendala itu yakni berdasarkan temuannya ada bidang kerja di Kementerian dan Lembaga yang resisten atau menolak ketika pihaknya mendekati untuk kerja sama.

"Kami tidak punya kewenangan penindakan atau penyidikan. Oleh karena itu dalam bekerja kami dengan cara bekerjasama dengan kementerian lembaga. Itu pun kalau kementerian lembaganya membuka diri."

"Karena ada juga beberapa bidang kerja yang sepertinya agak resisten ketika didekati untuk diajak kerjasama, untuk dibantu untuk bisa mengoptimalkan atau memperbaiki tata kola yang mungkin kurang optima," ucap Novel.

Meski begitu, Novel tak menyebutkan secara rinci Kementerian dan Lembaga mana yang dimaksudnya.

"Dan karena kami gak diberikan kewenangan, maka pola pekerjanya pun kami bekerjasama dengan asosiasi barang kali atau pihak-pihak pengawasan eksternal. Bisa juga informasi dari masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kalau sekarang bicara penerimaan negara," ungkapnya.

Padahal, kata mantan Penyidik KPK itu, pihaknya bekerja berdasarkan pencegahan dan antisipasi yang nantinya bisa mendeteksi penerimaan negara yang kurang optimal dan bisa memberikan rekomendasi.

"Maka yang kita lakukan adalah deteksi, Kita melakukan kajian-kajian, terus kita melakukan aksi dan beberapa membuat rekomendasi, serta melakukan monitoring apakah rekomendasi itu dilaksanakan," jelasnya.

"Rekomendasi itu nanti akan dibuat, ditandatangani oleh Pak Kapolri, disampaikan kepada pimpinan Kementerian atau Lembaga, yang terkait dengan rekomendasi itu, dan juga, apa namanya, ditembuskan kepada Pak Presiden," tuturnya.

Lalu masalah lainnya, kata Novel, tak hanya terjadi di satu kementerian atau lembaga, melainkan koordinasi antar kementerian yang kurang optimal.

"Kita seringkali melihat ada persoalan bagaimana antar kementerian dan lembaga koordinasinya kurang optimal. Sehingga permasalahan terkait dengan penerimaan negara menjadi persoalan. Terutama terkait dengan masalah regulasi," tuturnya.

Potensi Penerimaan Negara Paling Banyak Hilang di Bea Cukai

Novel Baswedan lebih lanjut menyebut lembaga yang berpotensi banyak menghilangkan penerimaan negara yakni Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Awalnya, Novel ditanya apakah Ditjen Bea dan Cukai merupakan instansi yang tidak kooperatif dengan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara.

"Ya ya, Memang Bea Cukai ini challenging. Karena kalau kita lihat, potensi penerimaan yang banyak hilang itu salah satunya di Bea Cukai dan Bea Cukai itu bayangkan, kita bukan hanya bicara penerimaan negara, tapi kedaulatan," kata Novel.

Bea dan Cukai, kata Novel, merupakan lembaga yang terkait dengan upaya negara untuk membatasi hingga upaya negara untuk melarang barang-barang tertentu masuk.

"Kalau pengawasannya itu tidak dilakukan dengan baik, atau tugas-tugas kewajibannya tidak dilakukan dengan baik, maka dampaknya kedaulatan ini nggak akan tercapai," tuturnya.

Dia mencontohkan dalam sektor pangan misalnya. Ketika petani di Indonesia sedang panen, sejatinya tidak dilakukan impor. Namun, yang ditemukan malah sebaliknya.

"Itu biasanya ilegal itu, ada yang benar-benar ilegal, ada yang kongkalikong dengan pejabat terkait. Nah ini yang persoalan," ucapnya.

"Dan hal-hal begitu menjadi permasalahan dan tentunya bukan hanya sektor pangan, tapi kita lihat beberapa waktu yang lalu tekstil kita hancur-hancuran gara-gara masalah itu. Misalnya, masalah besi, besi baja," tuturnya.

Novel berharap ke depan Ditjen Bea dan Cukai bisa mulai berbenah dan lebih baik lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

"Tentu kita bersyukur, sekarang dirjennya baru. Kita berharap dirjennya baru, semangat baru dan mesti kooperatif. Kami juga hadir, kalaupun kami nanti beberapa waktu ke depan akan hadir, tentunya dalam konteks membantu dan mendukung agar bisa kepentingan negara benar-benar bisa dilaksanakan dengan pelaksanaan tugasnya di Bea Cukai," jelasnya.

Bagaimana strategi dan langkah hingga kiprah Novel kedepannya, mari saksikan video wawancara eksklusifnya hanya di akun YouTube Tribunnews.

Ekonomiberitafuture