Hafalan Juz 30 untuk ASN Sulsel: Salman Sebut Baik, Tapi Perlu Humanis dan Inklusif

pinare.online, MAKASSAR

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sulsel merespons kebijakan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang mewajibkan pejabat dan ASN beragama Islam untuk menghafal Juz 30 Al-Qur’an.

Meski mendukung semangat pembinaan spiritual di lingkungan birokrasi, Fraksi PPP mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kecemburuan dan kesan diskriminatif terhadap ASN non-Muslim.

Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi PPP, Salman Alfariz Karsa Sukardi kepada Tribun-Timur, Minggu (6/7/2025).

Sekretaris Komisi C DPRD Sulsel itu menilai kebijakan tersebut merupakan langkah positif, sejauh dilaksanakan dengan pendekatan pembinaan, bukan pemaksaan.

“Saya pribadi menyambut baik kebijakan ini. Ini menunjukkan komitmen Pemprov Sulsel dalam membangun birokrasi yang tak hanya profesional, tapi juga berkarakter dan berlandaskan nilai-nilai spiritual,” kata Salman.

Menurutnya, hafalan Juz 30 bisa memberikan pembinaan mental dan rohani yang penting dalam memperkuat integritas, disiplin, serta etos kerja aparatur sipil negara.

Namun, ia mengingatkan bahwa setiap program pemerintah harus mempertimbangkan keberagaman latar belakang para ASN, termasuk keyakinan agama.

"Tidak semua ASN memiliki latar pendidikan agama yang sama. Karena itu, pendekatan dalam program ini harus bersifat pembinaan, bukan paksaan,” tegasnya.

Menurut Salman, program ini sebaiknya disertai pendampingan yang terstruktur dan pengaturan waktu yang seimbang.

Ia mengingatkan agar fasilitas juga diperhatikan agar beban kerja ASN tidak makin berat.

Program ini, kata Salman, sebaiknya tidak berujung kontraproduktif dan justru menghambat efektivitas kerja.

Artinya jangan program ini jadi paksaan lah, kasihan untuk teman-teman ASN. Tentu yang sama-sama kita tahu beban kerjanya kepala dinas, ASN dan PPPK (lingkungan Pemprov Sulsel) ini tentu juga sudah cukup berat," tegas Salman.

Lebih jauh, Salman menyoroti aspek inklusi dan toleransi yang menurutnya krusial dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia menyatakan ASN non-Muslim juga perlu mendapat ruang pembinaan spiritual yang setara sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Ia mendorong agar aspek inklusifitas menjadi perhatian.

"ASN non-Muslim tentu harus diberikan ruang pembinaan sesuai keyakinannya. Prinsip toleransi dan kebersamaan harus dijaga agar suasana kerja yang harmonis tetap terbangun,” tegas legislator muda PPP itu.

Salman juga menanggapi adanya kekhawatiran publik terkait potensi diskriminasi dari kebijakan ini, apalagi program serupa sudah lebih dulu diterapkan di sekolah-sekolah menengah.

Ia mengingatkan agar semua program pemerintah tetap berpihak pada rasa keadilan bersama.

“Saya dulu waktu SD juga dituntut hafal Juz 30, dan saya rasa itu tidak masalah selama dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Tapi untuk siswa atau ASN non-Muslim, pemerintah perlu menyediakan program pembinaan yang seimbang agar tidak menimbulkan kecemburuan,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa seorang gubernur adalah pemimpin untuk seluruh masyarakat Sulsel, bukan hanya umat Islam.

Karena itu, kebijakan yang diterbitkan harus memuat nilai keadilan dan menjamin rasa kebersamaan lintas agama.

“Pemerintah dalam hal ini memimpin semua masyarakat Sulsel. Jadi tentu harus memperhatikan semua aspek agar tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan. Harmonisasi dan toleransi adalah fondasi utama pemerintahan yang baik,” pungkasnya.

Terpisah, Prof Firdaus Muhammad, menilai inisiatif itu positif secara nilai spiritual.

Namun perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang sesuai dengan regulasi ASN.

“Membaca dan menghafal Al-Qur’an itu mulia, tapi tidak diatur dalam regulasi sebagai syarat kinerja ASN. Kinerja ASN diukur berdasarkan integritas dan profesionalisme sesuai UU ASN,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Ia mengingatkan, penerapan nilai-nilai keagamaan dalam birokrasi tidak boleh menjadi beban administratif bagi ASN.

“Jangan sampai ASN dianggap tidak kompeten hanya karena tidak hafal juz 30. Yang penting adalah bagaimana mereka membumikan nilai-nilai Al-Qur’an dalam perilaku, apapun profesinya,” imbuhnya

Meski demikian, Guru Besar Komunikasi Politik Agama itu menyebut ide Gubernur tidak sepenuhnya keliru. Ia justru menyarankan agar pendekatan yang dilakukan berbasis pendalaman makna, bukan sekadar hafalan.

“Kalau saya merekomendasikan diadakan kajian tematik Al-Qur’an secara rutin, misalnya sekali sepekan. Jadi sebaiknya dalam pemerintahan dikuatkan dengan kegiatan mengaji bersama dan tafsir tematik terkait pembentukan karakter,” jelas Firdaus

Meski demikian, Guru Besar Komunikasi Politik Agama itu menyebut ide Gubernur tidak sepenuhnya keliru. Ia justru menyarankan agar pendekatan yang dilakukan berbasis pendalaman makna, bukan sekadar hafalan.“Kalau saya merekomendasikan diadakan kajian tematik Al-Qur’an secara rutin, misalnya sekali sepekan. Jadi sebaiknya dalam pemerintahan dikuatkan dengan kegiatan mengaji bersama dan tafsir tematik terkait pembentukan karakter,” jelas Firdaus.

Jadi bukan sekadar hafalan, tapi benar-benar dimaknai. Mengingat para pejabat ini sudah disibukkan dengan banyak urusan pekerjaan dan kebanyakan juga tidak muda lagi,” tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengusulkan agar kepala dinas dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya yang beragama Islam membiasakan diri menghafal juz 30 Al-Qur’an sebagai bagian dari pembentukan karakter dan integritas pribadi.

Usulan itu disampaikan saat menghadiri peringatan HUT ke-66 Kabupaten Luwu di Lapangan Andi Djemma, Belopa, Kabupaten Luwu, Sulsel di hadapan jajaran Forkopimda Sulsel dan tamu undangan.

“Semua kadis dan staf yang beragama Islam saya harap bisa menghafal juz 30. Tidak terlalu sulit sebenarnya. Walaupun naik-turun, itu bisa dilakukan,” kata Andi Sudirman dalam sambutannya.

Menurut Gubernur, membaca dan menghafal Al-Qur’an bukan sekadar ibadah, tetapi juga dapat melembutkan hati dan memperbaiki etika kerja ASN.

“Karakter itu perlu dibentuk. Saya ingin minimal hafal juz 30, karena ini juga bisa menjadi modal dalam kehidupan berkeluarga, terutama bagi laki-laki sebagai calon imam,” tambahnya.

Gubernur Sulsel dua periode itu mengaku, arah kepemimpinannya banyak terinspirasi dari nasihat ulama yang ia temui.

Ia menyebut ada tiga prinsip utama yang menjadi pegangannya dalam menjalankan tugas pemerintahan: memverifikasi informasi, menjaga kesehatan, dan mencintai lingkungan.

“Misalnya Jenderal Yusuf, beliau turun langsung memastikan pakaian dan makanan prajurit sampai. Saya juga terapkan itu, termasuk saat mengecek pelaksanaan SPMB. Selain itu, pola hidup sehat dan pelestarian lingkungan juga saya tekankan,” jelasnya(*)

Pendidikanberitafuture