Arif Rahman Hakim, Pemilik Surat Kebijakan Istri Menteri UMKM ke Eropa, Ini Profilnya

pinare.online, JAKARTA –

Publik masih terus menyoroti surat katebelece (surat pengantar pejabat kepada pihak lain untuk urusan tertentu) Kementerian UMKM untuk Agustina Hastarini alias Tina Astari, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Seperti diketahui, istri Maman Abdurrahman saat ini sedang ke Eropa.

Dalam kepergiannya beredar surat katebelece yang mengatasnamakan Kementerian UMKM agar duta besar (dubes) di tujuh negara Eropa untuk mengawal Tina Astari.

Netizen pun ramai dan menuding telah terjadi penyimpangan kekuasaan oleh Maman Abdurrahman.

Akan tetapi, politisi Partai Golkar itu tidak tinggal diam.

Saat klarifikasi ke KPK, Maman Abdurrahman mengaku tidak mengetahui surat katebelece tersebut.

Usut punya usut, ternyata surat katebelece tadi ditanda tangani oleh Sekjen Kementerian UMKM, Arif Rahman Hakim.

Dia adalah ASN senior, yang pernah menduduiki banyak jabatan penting.

Sebagai pejabat eselon 1 Arif Rahman Hakim memang bisa berbuat banyak hal.

Kunjungan istri Maman Abdurrahman ke Eropa sendiri disebutkan sebagai bagian dari kegiatan misi budaya.

Tina Astari melakukan kunjungan pada 30 Juni hingga 14 Juli 2025 atau selama 14 hari masa lawatan.

Adapun total tujuh kota di Eropa yang dikunjungi antara lain Istanbul, Sofia, Bern, Paris, Roma, dan Den Haag.

"Berkenan dengan hal tersebut, kami mohon dukungan dari Kedutaan Besar Indonesia di Sofia, Brussel, Paris Bern, Roma dan Den Haag serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul selama pelaksanaan agenda dimaksud berupa pendampingan istri menteri beserta rombongan selama kegiatan ini berlangsung," tulis Arif Rahman Hakim dalam surat tersebut.

Sebelum menjadi Sekjen Kementerian UMKM, ia menjabat eselon I di Kementerian Koperasi dan UMKM (sebelum dipecah).

Selain sebagai pejabat publik, sosok Arif Rahman Hakim juga tercatat sebagai Komisaris Utama PT Permondalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, sebuah BUMN perkreditan yang menyasar sektor mikro UMKM.

Mengutip laman resmi PNM via Kompas.com, pria berusia 57 tahun ini merupakan lulusan Teknik Industri ITB pada 1990.

Selepas kuliah, ia masuk menjadi sebagai PNS di Bappenas.

Di sela-sela menjadi birokrat, ia kemudian melanjutkan S2 Kebijakan Ekonomi Publik di University of Illinois at Urbana Champaign Amerika Serikat pada 1999.

Namanya sempat menduduki beberapa jabatan eselon di Bappenas seperti Kepala Bagian Analisis Harga dan Kelembagaan Ekonomi di Bappenas (2001-2002).

Dari Bappenas Arif Rahman Hakim kemudian berpindah instansi.

Ia berlabuh di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP.

Namanya sempat menjadi Direktur Bina Sertifikasi Profesi, Direktorat Bina Sertifikasi Profesi di LKPP (2008-2012).

Sebelum bergabung ke Kemenkop UMKM di era Menteri Teten Masduki dan Budi Arie Setiadi, ia sempat menjabat sebagai Sekjen Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di luar organisasi pemerintahan, ia juga tercatat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Bidang Organisasi, Kelembagaan, dan Digitalisasi DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), sebagaimana dilihat dari situs resmi IAPI.

Sementara dikutip dari Antara, Arif Rahman Hakim saat ini juga menjabat sebagai Ketua Forum Sekretaris (Forses) Kementerian/Lembaga (K/L), sebuah forum komunikasi antar Sekjen di lebih dari 80 instansi pemerintah.

Klarifikasi Maman

Menteri UMKM, Maman mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (4/7/2025) untuk memberikan klarifikasi.

Menteri UMKM menegaskan, perjalanan tersebut sepenuhnya menggunakan dana pribadi, bukan uang negara.

Isu ini mencuat setelah beredar luas sebuah surat berkop Kementerian UMKM yang mengindikasikan perjalanan "Misi Budaya" Tina Astari ke delapan negara Eropa, serta meminta pendampingan dari Kedutaan Besar RI di sana.

Hal ini memicu gelombang kritik dari warganet yang mempertanyakan etika penggunaan fasilitas negara oleh keluarga pejabat.

Di hadapan Deputi Bidang Informasi dan Data (INDA) KPK Eko Marjono dan tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, Maman Abdurrahman menjelaskan kehadirannya adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai pejabat publik.

Ia datang untuk melaporkan tidak ada penyalahgunaan wewenang, sekaligus menyerahkan bukti-bukti yang menunjukkan perjalanan istrinya dibiayai secara pribadi.

"Saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya," tegas Maman, dikutip dari Tribun Gorontalo.

Ia bahkan menunjukkan dokumen pembayaran tiket yang langsung berasal dari rekening pribadi istrinya.

Maman menjelaskan tujuan utama istrinya melakukan perjalanan ke Eropa adalah untuk mendampingi anak mereka yang masih duduk di kelas 1 SMP.

Sang anak tengah mengikuti pertandingan misi budaya bersama rombongan 27 anak muda lainnya.

"Berangkat ke sana 27 orang anak-anak muda, anak-anak kita yang dengan segala harapan besar ingin berprestasi buat bangsa dan negara ini," ujarnya.

Ia menambahkan program ini adalah kegiatan rutin dan istrinya merasa perlu mendampingi anak mereka.

Lebih lanjut, Maman juga mengklarifikasi semua biaya lain seperti uang makan, sewa kendaraan, dan penginapan selama di Eropa juga berasal dari rekening pribadi istrinya.

"Uang pemesanan hotel di sana pun dari uang pribadi. Dan itu sudah dibayarkan dari bulan Mei," jelas Maman.

Ia berharap klarifikasi ini dapat menjernihkan isu yang sudah menyangkut harga dirinya.

Namun, ketika disinggung mengenai keaslian surat berkop Kementerian UMKM yang viral tersebut, Maman Abdurrahman memilih untuk tidak memberikan jawaban tegas.

"Saya tidak mengerti, makanya saya juga bingung," katanya.

Ia kemudian tidak lagi menanggapi pertanyaan wartawan dan langsung meninggalkan gedung KPK.

Surat yang dibuat pada 30 Juni 2025 itu ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian UMKM Arif Rahman Hakim.

Isinya permohonan dukungan dari Kedutaan Besar RI di Eropa untuk pendampingan rombongan Agustina Hastarini.

Kegiatannya dijadwalkan berlangsung dari 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

Meskipun Menteri Maman telah memberikan klarifikasi tentang sumber dana, status dan implikasi dari surat resmi kementerian yang diduga dikeluarkan untuk urusan pribadi ini masih menjadi sorotan publik.

Baca berita pinare.onlinelainnya di
Google News

Ikuti saluran pinare.onlinedi WhatsApp:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09

Sosialberitafuture