5 Berita Paling Viral: Dana JHT PPPK Bikin Heboh, AP3KI Turun Tangan, Kemendagri Angkat Bicara

pinare.online

– JAKARTA – Selamat pagi pembaca setia pinare.online, hari ini kami sajikan
berita terpopuler
sepanjang Minggu (6/7) tentang dana JHT PPPK bikin merem melek, AP3KI memberikan rekomenasi soal nasib PPPK, hingga Kemendagri angkat bicara soal usulan PPPK paruh waktu. Simak selengkapnya!

1. 3 Tahun Jadi PPPK Sudah Pensiun, Dana JHT yang Diterima Bikin Merem Melek

Tiga tahun jadi
PPPK
sudah pensiun. Dana JHT alias jaminan hari tua yang diterima pun bikin merem melek.

Mereka hanya menerima JHT sejumlah dana yang dipotong Rp 100 ribu per bulan.

Tidak ada pengembangan apa pun. Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih mengungkapkan, banyak honorer K2 yang menjadi PPPK hanya menikmati masa kerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) hanya sebentar.

Baca Selengkapnya di Bawah:

3 Tahun Jadi PPPK Sudah Pensiun, Dana JHT yang Diterima Bikin Merem Melek

2. Kemendagri Ingatkan Pemda Cekatan Usulkan PPPK Paruh Waktu untuk R2/R3, Ada Deadline!

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) segera mengusulkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu untuk
honorer
R2/R3.

R2 adalah peserta eks Tenaga Honorer Kategori II (THK II) yang dinyatakan lulus seleksi, sedangkan R3 merupakan peserta non-ASN yang terdata dan dinyatakan lulus.

Menurut Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) tidak punya alasan menunda-nunda pengusulan PPPK paruh waktu, apalagi dengan dalih meminta petunjuk teknis (juknis).

Baca Selengkapnya di Bawah:

Kemendagri Ingatkan Pemda Cekatan Usulkan PPPK Paruh Waktu untuk R2/R3, Ada Deadline!

3. DPR Bentuk Tim Supervisi untuk Awasi Penulisan Ulang Sejarah

DPR RI akan membentuk tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Budaya (Kemenbud) RI. Penugasan tim itu untuk memastikan sejarah ditulis ulang dengan baik.

Wakil Ketua DPR RI Dasco mengatakan jika pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil rembukan dengan pimpinan DPR RI lain nya.

Baca Selengkapnya di Bawah:

DPR Bentuk Tim Supervisi untuk Awasi Penulisan Ulang Sejarah

4. Ini Rekomendasi Rakornas AP3KI, PPPK Jadi PNS Yes, DPR & Kemendagri: Perjuangkan!

Rapat koordinasi nasional (Rakornas) Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (
AP3KI
) yang berlangsung 5-6 Juli di Jakarta menghasilkan 13 rekomendasi. Dari 13 rekomendasi itu, ada soal pengangkatan PPPK ke PNS.

Menariknya, anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus Dewan Pembina AP3KI Mardani Ali Sera dan Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan memberikan dukungan terhadap perjuangan AP3KI.

"Saya senang banyak honorer K2 dan non-ASN database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menjadi ASN PPPK. Namun, perjuangan masih terus dilanjutkan, yaitu menuju PNS," kata Mardani saat memberikan pengarahan dalam Rakornas AP3KI di Jakarta, Minggu (6/7).

Baca Selengkapnya di Bawah:

Ini Rekomendasi Rakornas AP3KI, PPPK Jadi PNS Yes, DPR & Kemendagri: Perjuangkan!

5. Ada Isu Kapolres Ikut Kena OTT KPK di Sumut, Budi Menjawab Begini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah di Sumatera Utara (Sumut) pada 26 Juni 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut tim dari lembaganya hanya menangkap tujuh orang ketika itu.

Dia menjelaskan bahwa lima dari tujuh orang itu kemudian ditetapkan jadi tersangka, sedangkan dua lainnya, yakni aparatur sipil negara (ASN) berinisial RY serta staf tersangka KIR berinisial TAU.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Ada Isu Kapolres Ikut Kena OTT KPK di Sumut, Budi Menjawab Begini

Sosialberitafuture