Sejarah Taliban: Pemerintah Afghanistan Baru Diakui Rusia

RUSIA menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui pemerintahan
Taliban
di Afghanistan dengan menerima surat kepercayaan dari duta besar yang ditunjuk Taliban, Gul Hassan Hassan,



The New Arab



melaporkan.

Pengakuan ini menandai tonggak diplomatik yang signifikan bagi rezim Taliban, yang telah terisolasi secara internasional sejak merebut kekuasaan pada Agustus 2021 menyusul penarikan pasukan pimpinan AS yang kacau.

Arti Pengakuan Rusia bagi Afghanistan

Menteri Luar Negeri
Afghanistan
Amir Khan Muttaqi memuji keputusan Rusia sebagai langkah yang berani dan bersejarah, dengan harapan hal itu akan menginspirasi negara-negara lain untuk mengikutinya. Meskipun belum ada negara lain yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban, negara-negara seperti Cina, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Pakistan telah menunjuk duta besar untuk Kabul, yang menandakan keterlibatan diplomatik secara bertahap.

Pengakuan Rusia ini diharapkan akan menarik perhatian Amerika Serikat, yang telah mempertahankan sanksi terhadap para pemimpin Taliban dan membekukan aset bank sentral Afghanistan senilai miliaran dolar, yang secara efektif mengisolasi sektor perbankan Afghanistan dari sistem keuangan global.

Langkah ini juga mencerminkan hubungan Rusia yang terus berkembang dengan Taliban, yang pernah ditetapkan sebagai kelompok teroris tetapi dihapus dari daftar terlarang pada April 2025. Moskow memandang Taliban sebagai mitra dalam memerangi terorisme, khususnya melawan afiliasi ISIS di Afghanistan, ISIS-K, yang bertanggung jawab atas serangan mematikan di Rusia. Sejak 2022, Afghanistan telah mengimpor gas, minyak, dan gandum dari Rusia, yang menggarisbawahi hubungan ekonomi yang berkembang.

Terbentuknya Taliban

Afghanistan memiliki sejarah panjang hidup dalam kekacauan jauh sebelum Taliban terbentuk.



Al Jazeera



melansir, pada 1980an,
Mujahidin
Afghanistan bertempur melawan pendudukan Soviet. Kelompok ini menerima senjata dan uang dari Amerika Serikat sebagai bagian dari kebijakan melawan musuh Perang Dingin. Di dalam kelompok ini, orang-orang yang kelak menjadi pemimpin Taliban ikut bertempur.

Soviet saat itu mendukung pemimpin komunis yang telah mengkudeta presiden pertama negara itu, Mohammad Daoud Khan, pada 1978. Kekacauan terjadi ketika Soviet menarik diri pada 1989. Tiga tahun setelah itu, terjadi perang saudara besar-besaran dengan para komandan Mujahidin yang memperebutkan kekuasaan dan memecah belah ibu kota Kabul, yang dihujani ratusan roket dari segala arah setiap hari.

Di tengah kekacauan ini, Taliban yang saat itu telah menjelma menjadi kelompok bersenjata muncul sebagai pemain penting pada awal 1990an. Banyak anggotanya telah belajar di sekolah-sekolah agama konservatif atau madrasah di wilayah Pashtun, Afghanistan dan di seberang perbatasan di Pakistan.

Isolasi dari Dunia Internasional

Taliban menguasai Kandahar, kota terbesar setelah Kabul, dan berjanji untuk membuat kota-kota tersebut aman. Setelah bertahun-tahun berperang, orang-orang pada umumnya menyambut kelompok ini. Mereka muak dengan para komandan Mujahidin dan pasukan mereka yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang dalam perebutan kekuasaan.

Pada 1996, Taliban merebut ibu kota dan menggantung presiden komunis terakhir negara itu, Najibullah Ahmadzai, di alun-alun. Taliban mendeklarasikan Afghanistan sebagai emirat Islam dan mulai menerapkan interpretasinya yang sangat ketat terhadap hukum Islam.

Kelompok tersebut memutuskan untuk mengatasi korupsi endemik, sehingga memperoleh popularitas awal. Namun, Taliban tidak pernah melonggarkan pembatasan yang awalnya diberlakukan untuk, menurut mereka, memastikan bahwa kejahatan perang saudara tidak dapat terulang.

Pembatasan tersebut termasuk melarang perempuan memperoleh pendidikan dan pekerjaan, kecuali dokter perempuan. Siapa pun yang tidak patuh dapat dipenjara atau dipukuli di depan umum.

Kekuasaannya selama enam tahun ditandai dengan pelecehan terhadap minoritas etnis dan agama serta pembatasan terhadap kegiatan dan hiburan yang tampaknya tidak berbahaya seperti musik dan televisi.

Bahkan olahraga pun diatur dengan ketat, karena atlet pria diberi tahu apa yang harus dikenakan dan pertandingan dihentikan selama salat lima waktu. Pada 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa menjatuhkan sanksi kepada Taliban atas hubungannya dengan
al-Qaeda
, yang disalahkan atas serangan 9/11 di AS.

Pada Maret 2001, Taliban memutuskan untuk menghancurkan patung Buddha bersejarah di provinsi Bamiyan, suatu tindakan yang menuai kecaman global. Dengan segala kontroversinya, termasuk pembatasan terhadap hak-hak pendidikan dan pekerjaan bagi kaum perempuan, Taliban tidak ditinggalkan pemerintahan-pemerintahan dunia.

Invasi AS 2001

Amerika Serikat memulai invasi ke Afghanistan pada 7 Oktober 2001 setelah Taliban menolak menyerahkan Osama bin Laden, pemimpin al-Qaeda yang bersembunyi di negara itu. Bin Laden, yang sebelumnya diundang kembali ke Afghanistan oleh mantan komandan Mujahidin Abdul Rab Rassool Sayyaf, dianggap sebagai otak di balik serangan 11 September yang menewaskan ribuan orang di AS. Sebelum invasi, Taliban meminta bukti keterlibatan bin Laden dalam serangan tersebut dan menawarkan negosiasi, namun Presiden George W. Bush menolak permintaan itu.

Setelah serangan udara dan operasi militer yang intensif oleh AS dan sekutunya, Taliban jatuh dalam beberapa bulan. Pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Hamid Karzai dibentuk pada Desember 2001. Tiga tahun kemudian, Afghanistan mengumumkan konstitusi baru yang terinspirasi dari reformasi 1960-an di mana hak-hak perempuan dan etnis minoritas diakui secara resmi oleh raja terakhir, Mohammad Zahir Shah.

Namun, pada 2006, Taliban yang sebelumnya terguling kembali mengorganisasi diri dan mulai memobilisasi pejuang untuk melawan pasukan asing dan pemerintah yang didukung Barat. Invasi ini menandai awal dari konflik berkepanjangan yang berlangsung hampir dua dekade, di mana Taliban terus melancarkan serangan dan menguatkan pengaruhnya meskipun ada kehadiran militer internasional di Afghanistan.

Afghanistan Menjadi Negara Hancur

Selama dua dekade, konflik yang berkepanjangan telah menghancurkan Afghanistan, menewaskan lebih dari 40.000 warga sipil akibat serangan yang dilakukan oleh Taliban dan pasukan yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Selain itu, setidaknya 64.000 anggota militer dan polisi Afghanistan serta lebih dari 3.500 tentara internasional juga kehilangan nyawa dalam perang tersebut.

Amerika Serikat telah menginvestasikan hampir satu triliun dolar untuk mendukung operasi militer dan upaya rekonstruksi di Afghanistan, namun negara itu tetap berada dalam kondisi miskin dengan infrastruktur yang rusak parah dan tidak memadai.

Pada 2011, pemerintahan Presiden Obama memberikan izin bagi sekelompok pejabat Taliban untuk pindah ke Qatar. Tujuannya adalah membangun fondasi bagi negosiasi langsung dengan pemerintah Afghanistan di bawah Presiden Karzai saat itu.

Dua tahun kemudian, pada 2013, kantor resmi Taliban di Doha mulai beroperasi. Selanjutnya pada 2018, pemerintahan Presiden Trump memulai pembicaraan resmi secara langsung dengan Taliban, meskipun pemerintah Afghanistan tidak dilibatkan dalam proses tersebut.

Abdul Ghani Baradar, yang menjabat sebagai kepala kantor politik Taliban di Doha, menandatangani sebuah perjanjian dengan Amerika Serikat pada 29 Februari 2020. Kesepakatan ini membuka jalan bagi penarikan pasukan AS dan pasukan asing lainnya dari Afghanistan, dengan janji dari Taliban untuk tidak menyerang pasukan asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat.

Perjanjian ini juga memulai proses perundingan damai antara Taliban dan para pemimpin Afghanistan yang berlangsung di ibu kota Qatar. Meskipun terlibat dalam negosiasi, Taliban tetap melanjutkan serangan militernya di lapangan. Di pertengahan 2021, mereka berhasil memasuki istana presiden dan merebut kembali kendali atas Afghanistan, dua puluh tahun setelah mereka sebelumnya digulingkan dari kekuasaan.

Sosialberitafuture