Harga Elpiji 3 Kg Seragam di Seluruh Indonesia, Ini Alasannya

pinare.online, JAKARTA

— Pemerintah berencana menerapkan kebijakan elpiji 3 kilogram (kg) satu harga mulai 2026.

Langkah ini diambil untuk mengurangi celah penyelewengan subsidi sekaligus memastikan harga jual lebih seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Skema harga elpiji 3 kg yang akan diterapkan nantinya adalah seragam di seluruh Indonesia.

Skema ini sama seperti yang diterapkan pada pogram BBM satu harga, di mana harga Pertalite di seluruh Indonesia seragam.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, harga eceran tertinggi (HET) elpiji subsidi selama ini ditentukan masing-masing pemerintah daerah.

Akibatnya, harga di tingkat konsumen sangat bervariasi dan kerap melampaui Rp 50.000 per tabung, meski HET di banyak daerah hanya Rp 16.000 hingga Rp 19.000.

"Ada kemungkinan nanti kita dalam pembahasan Perpres (terkait elpiji 3 kg), kita tentukan saja satu harga supaya jangan ada gerakan tambahan di bawah," kata Bahlil dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Pemerintah berharap, kebijakan satu harga elpiji ini dapat menekan praktik kecurangan sekaligus membuat penyaluran subsidi lebih akurat dan efisien.

Pemerintah saat ini tengah merevisi dua regulasi sebagai dasar hukum, yakni Perpres Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019.

Meski subsidi dipangkas, Kementerian Keuangan memastikan kondisi kas negara tetap aman untuk mendukung kebijakan ini.

"Masih akan dibicarakan, tapi kita dukung kok. Kas negara aman dong," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Luky Alfirman saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (3/7/2025).

Pemerintah sebelumnya telah memangkas anggaran subsidi elpiji 3 kg dari Rp 87 triliun menjadi Rp 68,7 triliun pada 2025, turun sekitar 21 persen.

Namun, pembayaran subsidi disebut tetap akan mengikuti kebutuhan riil di lapangan.

"Kalau subsidi itu akan kita bayar sesuai dengan realisasi. Ya sesuai realisasi saja," ujar Luky.

Hingga Mei 2025, volume elpiji subsidi yang tersalurkan tercatat sebesar 3,49 juta metrik ton (Mton), dengan penyerapan anggaran Rp 21,3 triliun.

Sementara itu, Pertamina Patra Niaga sebagai pelaksana penugasan menyatakan siap menjalankan kebijakan satu harga jika regulasi teknis telah diterbitkan.

"Jika nanti sudah ditetapkan regulasinya, kami selaku pelaksana penugasan tentu siap mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari, Kamis (3/7/2025).

Putus ketergantungan impor

Tantangan lain yang membayangi adalah ketergantungan Indonesia pada impor elpiji.

Kementerian ESDM mencatat, produksi dalam negeri hanya sekitar 1,2 juta hingga 1,3 juta ton per tahun, sementara kebutuhan nasional menembus lebih dari 8 juta ton.

Artinya, sekitar 7 juta ton masih harus diimpor setiap tahun.

“Kalau harganya dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron,” ujar Bahlil, mengkritik praktik penjualan yang melebihi HET dan dinilai membebani masyarakat.

Kementerian ESDM memperkirakan volume elpiji subsidi pada 2025 akan mencapai 8,36 juta Mton, melebihi target APBN sebesar 8,23 juta Mton.

Untuk 2026, usulan volume subsidi berada di angka 8,31 juta Mton.

Dengan skema satu harga, pemerintah berharap subsidi bisa lebih tepat sasaran dan tidak lagi dinikmati oleh kelompok yang tidak berhak.

Skema Harga Elpiji 3 Kg Bakal Seragam Seluruh Indonesia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menerapkan kebijakan elpiji 3 kilogram (kg) satu harga. Kebijakan ini ditargetkan bisa dilaksanakan pada tahun 2026.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana pun menegaskan, skema harga elpiji 3 kg yang akan diterapkan nantinya adalah seragam di seluruh Indonesia.

Skema ini sama seperti yang diterapkan pada pogram BBM satu harga, di mana harga Pertalite di seluruh Indonesia seragam.

"Kalau sekarang, kalau Pak Menteri kemarin bilang kan satu harga. Satu harga itu berarti satu, tidak ada wilayah. Satu Indonesia satu (harga)," ujar Dadan ditemui di Artotel Mangkuluhur, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Saat ini harga jual elpiji 3 kg berbeda-beda di setiap daerah, tergantung dari besaran harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah (pemda).

Penetapan harga itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

Pemerintah pun tengah merevisi beleid tersebut untuk membuat skema baru penyaluran elpiji subsidi, termasuk mempertimbangkan penerapan elpiji 3 kg satu harga.

"Kalau elpiji itu kan ditetapkan (harganya) di kabupaten atau gubernur gitu. Jadi (harga) di daerah itu berbeda-beda. Pak Menteri itu melihat, kita juga bisa membuat supaya ini menjadi lebih simple mengawasinya, harganya sama," jelas Dadan.

Ia menuturkan, kebijakan elpiji 3 kg satu harga ini bertujuan menekan potensi kecurangan, di mana seringkali harga jual elpiji subsidi jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah.

Umumnya HET elpiji 3 kg yang sudah ditentukan berkisar Rp16.000- Rp19.000 per tabung, namun seringkali bisa mencapai Rp 50.000 per tabung.

"Kan suka ada elpiji yang harganya keterlaluan itu kan, beberapa tempat kan suka ada yang seperti itu (sampai Rp 50.000 per tabung). Jadi sekarang kita kaji supaya itu sama. Kan bisa itu (diterapkan), yang melakukan kan Pertamina," ucap Dadan.

Saat ini Kementerian ESDM pun masih mengkaji skema untuk penerapan kebijakan elpiji 3 kg satu harga.

Sebelumnya, rencana penerapan elpiji 3 kg satu harga diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (2/7/2025).

Ia menyebut, metode penetapan harga elpiji 3 kg oleh pemda nantinya akan diubah melalui penerbitan Perpres yang baru, sehingga akan diterapkan kebijakan elpiji 3 kg satu harga.

Langkah ini untuk meminimalkan praktik penjualan di atas HET.

Padahal, pemerintah terus mengeluarkan anggaran yang besar untuk subsidi elpiji yakni sekitar Rp 80-Rp 87 triliun per tahun.

Namun, jika penyaluran elpiji subsidi tidak tepat, di mana masyarakat tetap membayar harga yang mahal, maka upaya pemerintah memberikan subsidi menjadi tidak efektif.

"Jadi untuk elpiji, Perpresnya kami lagi bahas, kita akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah," kata Bahlil.

Artikel ini sudah tayang di
Kompas.com

Ekonomiberitafuture